Posted by & filed under Berita Terkini.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat” [UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)]

Selain pangan, energi merupakan pendukung utama
jalannya peradaban. Kemajuan suatu bangsa membutuhkan dukungan
ketersediaan energi. Sebagai contoh, Amerika yang dianggap sebagai
negara “super power” mengkonsumsi 21,4% energi dunia, sedangkan China,
Jepang, dan Indonesia berturut-turut sebesar 15,6%, 4,8%, dan 1,1%
energi dunia pada tahun 2006 [BP, 2008]. Kemajuan peradaban dunia
menyebabkan kenaikan konsumsi energi dari 6.128 Mtoe di tahun 1972
menjadi 11.435 Mtoe (Juta ton setara minyak) di tahun 2005 [IEA, 2007].
Peningkatan kebutuhan energi di satu sisi dan keterbatasan pasokan
energi konvensional di sisi lain, memunculkan isu keamanan energi (energy
security
) di berbagai negara di dunia.

 

Dilihat dari ketersediaan dan produksi energi fosil (minyak bumi,
batubara, dan gas alam), Indonesia termasuk salah satu lumbung energi
dunia. Betapa tidak, pada tahun 2006 kita memproduksi minyak bumi
sebesar 1.071.000 barrel minyak per-hari (setara dengan 51,9 Juta ton
minyak per-tahun); gas alam sebesar 66,6 Juta ton setara minyak; dan
batubara sebesar 119,9 Juta ton setara minyak [BP, 2008]. Sedangkan pada
tahun yang sama kita hanya mengkonsumsi bahan bakar fosil sebesar 112
Juta ton setara minyak (minyak bumi, gas, dan batubara berturut-turut
sebesar 48,7, 35,6 dan 27,7 Mtoe) [BP, 2008]. Negara kita hanya
mengkonsumsi sekitar 47% bahan bakar fosil yang dihasilkan dari bumi Ibu
Pertiwi. Lalu bagaimana bisa terjadi antrian minyak tanah, BBM, dan gas
di berbagai tempat? Lalu bagaimana bisa meroketnya harga minyak bumi
dunia menyebabkan gonjang-ganjing kehidupan bangsa kita?

 

Indonesia tidak berdaulat penuh atas sumber daya
energi  yang dimilikinya. Jangan terkecoh dengan angka-angka produksi
bahan bakar fosil nasional di atas, karena 48,4% gas dan 76,3% batubara
kita dijual ke luar negeri [IEA, 2007]; dan tak ketinggalan pula, 41,3%
minyak bumi kita juga diekspor [DESDM, 2006]. Sebagian dari ekspor
tersebut diikat dengan kontrak jangka panjang. Maka tidak “aneh”
manakala terdengar goncangnya industri lokal akibat ketiadaan pasokan
gas alam. Ya, disadari ataupun tidak, “kita” lebih mementingkan keamanan
energi bangsa lain dibandingkan dengan bangsa sendiri; meski hal
tersebut mungkin muncul akibat pilihan bisnis semata. Hal tersebut
diperparah dengan kurangnya diversifikasi sumber energi, kekeliruan
managemen, dan watak “Kurawa” dari sebagian oknum yang pada akhirnya
menyengsarakan rakyat.

Dari sisi diversifikasi (keanekaragaman) sumber
energi, kondisi Indonesia kurang sehat bila dibandingkan dengan
komposisi energi dunia: Indonesia masih bertumpu pada minyak bumi (54,4%
dari total energi [DESDM, 2005]), sementara kontribusi minyak terhadap
total energi dunia sudah turun menjadi 35% [IEA, 2007]. Parahnya, justru
neraca energi di sektor minyak bumilah yang kurang menguntungkan; 44,4%
minyak bumi yang kita gunakan berasal dari luar negeri; sebuah
komposisi yang rentan terhadap gejolak minyak dunia. Di sisi lain, kita
justru mengekspor 45,7% minyak bumi yang kita hasilkan ke luar negeri;
kemungkinan karena kemampuan kilang minyak kita yang belum mampu
memenuhi seluruh kebutuhan BBM dalam negeri (baru sekitar 67% dari
kebutuhan BBM dalam negeri).

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berkenaan dengan pemenuhan
kebutuhan energi nasional dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5
tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam peraturan tersebut,
pada tahun 2025 konsumsi minyak bumi diharapkan turun menjadi 20%, gas
alam naik menjadi 30%, batubara naik menjadi 33%, sedangkan energi baru
dan terbarukan naik menjadi 17%. Target capaian energi terbarukan pada
Perpres tersebut (yakni 15%) cukup maju dibandingkan dengan negara
tetangga seperti Australia yang hanya 6% pada tahun 2029-2030
[Australia’s Energy Outlook, 2006], sedangkan India mentargetkan
kontribusi tenaga air dan nuklir sebesar 11,8% pada tahun 2031-2032
[WEC, 2006].

Secara umum, keamanan energy (energy security)
dapat dipenuhi melalui dua cara, yakni diversifikasi energi (yang telah
diatur dalam Perpres No 5 tahun 2006) dan penghematan energi (yang
telah diatur di berbagai peraturan: misalnya Instruksi Presiden No 10
tahun 2005 tentang Penghematan Energi yang selanjutnya diatur
prosedurnya melalui Keputusan Menteri ESDM No 0031 tahun 2005, kemudian
Pasal 25 dari UU No 30 tahun 2007 tentang Energi juga mengatur perihal
penghematan energi). Semua sektor penyedia dan pengguna energi perlu
melakukan upaya diversifikasi dan penghematan energi guna mencapai
keamanan energi nasional.

Transportasi

Sektor transportasi merupakan salah satu sarana vital
yang memiliki multiplyer effect ke berbagai sektor lain. Celakanya,
sumber energi di sektor ini hampir belum terdiversifikasi sama sekali.
99,96% sumber energi yang digunakan di sektor transportasi adalah BBM
[DESDM, 2008]. Praktis, sektor inilah yang biasanya paling terpukul
manakala terjadi krisis minyak dunia; dan hal ini bukan sekali ini saja
terjadi. Cita-cita luhur Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan BBN
(Bahan Bakar Nabati) sebagai pengganti BBM masih terseok-seok.
Kenyataannya, capaian produksi BBN (biodiesel dan bioethanol) kurang
dari 10% dibandingkan dengan target tahunan Tim Nasional BBN. Salah satu
kendala seriusnya, Pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap BBN
sebagaimana intervensi yang diberikan kepada BBM. Padahal ditinjau dari
segi lingkungan hidup, berbagai hasil riset menyatakan bahwa secara
keseluruhan BBN lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan BBM (meski
ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan “kehijauan” BBN). Dan yang
jelas, BBN bisa berperan dalam mengurangi ketergantungan impor energi.

Dari data neraca energi nasional, gas alam merupakan
sumber energi yang paling siap menggantikan posisi BBM di sektor
transportasi. Apalagi mengingat cadangan minyak Indonesia tidaklah
besar; terbatas sampai tahun 2022 (versi Blue Print Pengelolaan Energi
Nasional) dan 2017 (versi British Petroleum). Pembangunan SPBBG di
berbagai wilayah dan kerjasama dengan produsen kendaraan bermotor perlu
segera dilakukan guna memuluskan penggunan BBG pada kendaraan bermotor.
Bila memungkinkan, re-negosiasi kontrak-kontrak gas dengan asing perlu
dilakukan guna mencukupi pasokan energi jangka pendek. Dalam jangka
panjang, perlu kebijakan untuk mengalokasikan produksi gas baru guna
mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Lebih penting dari itu, pembangunan transportasi
massal yang baik adalah hal yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi;
baik bagi kota yang sudah terlanjur metropolis, maupun yang sedang
beranjak besar. Cukuplah Jakarta yang menjadi pelajaran berharga bagi
seluruh kota di tanah air; jangan tunggu menjadi serumit Jakarta untuk
membangun transportasi massal yang baik. Jakarta sudah tak punya pilihan
lain; data perkembangan jumlah kendaraan dan jalan menunjukkan bahwa
tahun 2014 kemacetan total bisa terjadi di seluruh pelosok Jakarta bila
tidak dilakukan pembatasan-pembatasan.

Industri

Konsumsi energi final di sektor ini adalah yang
tertinggi (dibandingkan dengan sektor transportasi, rumah tangga dan
komersial). Kontribusi minyak bumi pada komposisi energi final sektor
industri adalah sebesar 35,7%; lainnya disumbang oleh gas alam,
batubara, LPG, dan listrik [DESDM, 2008]. Diversifikasi yang sudah
berjalan di sektor industri ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan;
antara lain dengan meningkatkan penggunaan BBN (Bahan Bakar Nabati) guna
lebih jauh menurunkan konsumsi minyak bumi. Selain diversifikasi
energi, hal yang tidak kalah penting dilakukan di sektor industri adalah
penghematan energi. Data dari Departemen Perindustrian menyatakan bahwa
potensi penghematan energi di sektor ini rata-rata adalah sebesar 22% –
suatu angka yang signifikan apabila bisa diwujudkan.

Rumah tangga dan Komersial

Dominasi BBM pada komposisi energi final di sektor
ini cukup tinggi, yakni sebesar 60,2%. Sisanya disumbang oleh LPG 5,1%
dan listrik 34,1% (sebagian kecil menggunakan batubara sebesar 0,5% dan
gas alam 0,1%) [DESDM, 2008].  Seperti halnya di sektor yang lain,
strategi pengamanan pasokan energi di sektor ini meliputi diversifikasi
energi dan penghematan energi. Selain diversifikasi menggunakan gas
alam, sumber energi non-fosil yang cocok untuk pemenuhan energi sektor
rumah tangga dan komersial adalah sumber energi biomassa (biogas, waste
to energy, dsb.). Sektor rumah tangga dan komersial bisa berperan besar
dalam penghematan energi melalui penggunaan alat-alat hemat energi dan
internalisasi budaya hemat energi sejak kanak-kanak.

Pembangkit energi

Berbeda dengan ke-tiga sektor di atas, pembangkit
energi mengkonsumsi energi primer untuk selanjutnya ditransformasikan
menjadi energi final (listrik) yang antara lain dikonsumsi oleh sektor
industri dan rumah tangga serta komersial. Diversifikasi energi di
sektor ini cukup baik. BBM berkontribusi sebesar 26,2% dari pasokan
energi primer; batubara mendominasi dengan 40,4%, sedangkan sisanya
disumbang oleh tenaga air (13,3%), gas alam (11,2%), panas bumi (8,9%),
dan biomassa (0,02%) [DESDM, 2006]. Maksimalisasi gas alam, tenaga panas
bumi, dan biomassa (BBN dan limbah/sampah organik) akan semakin
menurunkan peran BBM dalam pembangkitan listrik.

Peningkatan efisiensi pada pembangkit listrik bisa
dilakukan, salah satunya melalui penerapan siklus kombinasi (combined
cycle) antara PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan PLTG (Pembangkit
Listrik Tenaga Gas). Pemanfaatan gas buang dari PLTG yang masih memiliki
temperatur tinggi untuk menguapkan air di siklus PLTU akan menghasilkan
efisiensi siklus gabungan yang sangat tinggi. Opsi lain untuk
maksimalisasi energi PLTG adalah melaui kombinasi dengan siklus
refrigerasi absorbsi. Teknik semacam ini telah diterapkan di Shinjuku
Jepang; dari satu sumber energi (gas alam) dihasilkanlah listrik, air
panas, dan air dingin untuk refrigerasi (pendingin dan pengkondisian
udara).

Subsidi BBM

Impor BBM sebesar 44,4% merupakan indikator
ketidakmandirian bangsa kita dalam pemenuhan kebutuhan BBM. Bila kita
cermati, eksplorasi minyak bumi Ibu Pertiwi sebagian dilakukan oleh
perusahaan asing. Pemerintah tidak punya kendali penuh atas BBM.
Akibatnya adalah tingginya sensitivitas anggaran subsidi BBM setiap kali
terjadi kenaikan harga minyak dunia. Subsidi merupakan selisih antara
harga jual BBM internasional dengan harga jual dalam negeri. Pemerintah
selalu mengedepankan beban subsidi yang harus ditanggung APBN; sementara
di sisi lain, keuntungan (gain) yang didapatkan Pemerintah dari ekspor
BBM (yang jumlahnya setara dengan impor) jarang dikemukakan kepada
masyarakat. Mungkin Pemerintah beralasan bahwa keuntungan tersebut masuk
dalam pos anggaran penerimaan negara yang selanjutnya, toh, juga
dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, tetap saja,
hal tersebut menyisakan ruang “remang-remang” yang menimbulkan berbagai
spekulasi yang pada gilirannya justru kontra-produktif terhadap
Pemerintah. Masyarakat memerlukan transparansi yang kemudian
dikomunikasikan. Kekurangan semacam ini pula yang membuat program sebaik
peralihan minyak tanah ke gas (LPG) terkendala.

Energi baru dan terbarukan

Energi baru dan terbarukan memikul beban yang sangat
berat di masa mendatang. Berdasarkan Perpres No 5 tahun 2006, kontribusi
minyak bumi adalah sebesar 20%. Padahal dari dokumen resmi Pemerintah
(Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025) dapat dihitung bahwa
ketersediaan minyak bumi Indonesia hanya sampai tahun 2022 (British
Petroleum bahkan memprediksi hanya sampai 2017) -bila tanpa penemuan
sumber-sumber terbukti (proved reserves) yang baru. Artinya, pada tahun
2025, Republik Indonesia bisa mengimpor seluruh BBM yang kontribusinya
sebesar 20% dari total energi nasional tersebut. Karena beban untuk
batubara dan gas alam juga meningkat (apalagi sebagian telah dikontrak
untuk ekspor), maka pilihan jatuh pada energi baru dan terbarukan. Ini
berarti beban energi baru dan terbarukan di tahun 2025 adalah sebesar
37%; bila kita memilih untuk tidak mengimpor minyak bumi.

Berdasarkan Blue Print Pengelolaan Energi Nasional
2005-2025, energi baru dan terbarukan yang bisa dikembangkan di tanah
air meliputi panas bumi, tenaga air, biomassa, surya, angin, dan nuklir.
Bila kita bisa menggunakan 75% potensi energi terbarukan (panas bumi,
tenaga air, biomassa, dan angin) ditambah dengan penggunaan photovoltaic
pada 0,1% luas daratan Indonesia dengan efisiensi 20%, maka energi
terbarukan tersebut bisa menyumbang hingga 39,5% dari kebutuhan energi
nasional pada tahun 2025. Batubara dan gas alam masih memiliki peranan
penting dalam pemenuhan energi nasional.

Bagaimana dengan energi nuklir? Berdasarkan Blue
Print Pengelolaan Energi Nasional, energi nuklir diharapkan mampu
berkontribusi sebesar 2% dari total kebutuhan energi nasional pada tahun
2025. Bila dibandingkan dengan peta jalan (roadmap) energi nuklir
sebagaimana tercantum dalam Blue Print Pengelolaan Energi Nasional,
realisasi teknologi nuklir cukup terlambat. Kenyataan menunjukkan masih
adanya resistensi masyarakat yang daerahnya akan dijadikan lokasi PLTN.
Perlu dilakukan dialog yang lebih intensif dengan para pemangku
kepentingan disertai dengan kajian komprehensif tentang dampak
lingkungan (utamanya masalah pengelolaan limbah nuklir) dan faktor
keamanan PLTN. Disamping itu, realisasi teknologi nuklir harus pula
mengkaji pemenuhan kebutuhan uranium. Idealnya, jangan sampai
menciptakan ketergantungan sumber energi (uranium) dari luar negeri.

Energi dan Perubahan Iklim

Telah umum diketahui bahwasanya CO2 merupakan GRK
(Gas Rumah Kaca) utama yang memerangkap panas di lapisan atmosfer bawah
(troposfer) dan selanjutnya menghangatkan permukaan bumi. IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) dalam laporannya (assessment
report) yang ke-4 melaporkan bahwa konsentrasi CO2 di atmosfer telah
mencapai 379 ppm; melebihi rentang normal antara 180-300 ppm yang
bertahan selama 650.000 tahun terakhir. Akibatnya, dari hasil pencatatan
diketahui bahwa rata-rata temperatur bumi telah mengalami peningkatan
sebesar 0,79oC dibandingkan dengan masa sebelum revolusi industri.
Pemanasan global telah terjadi dan kait-mengkait dengan perubahan
perilaku cuaca dan iklim bumi. Pencairan es di wilayah Kutub Utara dan
sekitarnya (termasuk Greenland) menjadi bukti telah terjadinya pemanasan
global.

Sektor energi memegang peran dominan dalam masalah
pemanasan global, karena 56,6% emisi CO2 dunia dihasilkan dari sektor
energi [IPCC, 2007]. Dari sektor energi, kontribusi Indonesia terhadap
emisi CO2 dunia sekitar 1,26%; jauh dibawah Amerika yang berkontribusi
sebesar 21,4% [IEA, 2007]. Di sisi lain, sebagai negara kepulauan dengan
garis pantai sepanjang 81.000 km [KLH, 2007], Indonesia merupakan salah
satu negara yang sangat rentan terhadap dampak pemanasan global dan
perubahan iklim. Bakosurtanal mencatat kenaikan permukaan air laut di
beberapa wilayah di tanah air sebesar 8 mm per-tahun [KLH, 2007];
melebihi rata-rata dunia yang mencapai 1,8 mm per-tahun [IPCC, 2007].
Perubahan intensitas hujan dan panjang musim hujan serta kemarau
ditengarai berbagai pihak sebagai dampak nyata telah terjadinya
perubahan iklim di tanah air. Oleh karena itu, Indonesia sangat
berkepentingan dengan upaya kolektif masyarakat internasional dalam
mencegah perubahan iklim yang lebih tidak bersahabat. Di sektor energi,
penerapan sumber energi yang ramah lingkungan seperti tenaga air, panas
bumi, surya, angin, dan biomassa serta penghematan energi akan mampu
menekan laju emisi CO2.

Jalan ke depan

Bila Pemerintah tetap bertekad mengurangi subsidi
BBM, momen ini harus digunakan seoptimal mungkin untuk menjamin keamanan
energi di masa mendatang. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Kontrak
ekspor sumber daya energi Ibu Pertiwi kepada bangsa asing adalah
kenyataan masa kini akibat kebijakan masa lalu. Pengelolaan sumber daya
alam nasional oleh perusahaan asing juga merupakan kenyataan yang tidak
bisa kita pungkiri. Kita harus tetap bisa bermain, meski dalam ruang
yang lebih sempit, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Beberapa hal
yang bisa kita lakukan untuk mengamankan pasokan energi nasional adalah
sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan re-negosiasi
kontrak-kontrak ekspor sumber daya energi dengan pihak asing. Keamanan
energi nasional perlu mendapatkan prioritas di atas keamanan energi
bangsa lain. Untuk masa mendatang Pemerintah perlu berhitung benar agar
hasil dari eksplorasi-eksplorasi sumber energi mendukung keamanan energi
nasional.
2. Seluruh komponen bangsa harus melakukan usaha
penghematan energi yang sungguh-sungguh. Tegakah kita melihat anak cucu
kita bergelut dengan kekurangan energi sementara saat ini kita
berkecukupan? Jangan sampai mereka kelak menyalahkan kita atas prahara
energi yang kemungkinan menimpa mereka.
3. Penghematan subsidi BBM
harus dialokasikan untuk aplikasi teknologi energi baru dan terbarukan
yang sudah siap. Selain itu, riset dan pengembangan teknologi energi
baru dan terbarukan yang belum matang (mature) perlu dilakukan secara
sungguh-sungguh dan sistematik. Hal ini memerlukan kebijakan yang
jelas-kuat-terkoordinasi yang disertai monitoring dan audit secara
periodik untuk menilai ketercapaian program. Selain berperan dalam
pengamanan stok energi nasional, pengembangan energi terbarukan perlu
mendapatkan dukungan karena berkontribusi dalam menekan laju emisi CO2.
4. Pengembangan
BBN (Bahan Bakar Nabati) perlu diarahkan agar menggunakan tanaman
non-pangan (non-edible). Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari
benturan antara penyediaan BBN dengan upaya penyediaan pangan. Tanaman
jarak pagar (Jatropha Curcas) merupakan salah satu jenis yang ideal
untuk diproses menjadi biodiesel (FAME: Fatty Acid Methyl Ester) karena
jarak pagar tidak memiliki karakteristik sebagai tanaman pangan (spesies
Jatropha Curcas yang ada di Indonesia umumnya beracun [ICECRD, 2007]).
Lebih jauh lagi, budidaya bahan baku BBN sebaiknya dilakukan di lahan
non-pangan. Data dari Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim
[KLH, 2007] menyebut adanya kawasan hutan terdegradasi seluas 53,9 juta
hektar. Ideal apabila sebagian kawasan tersebut bisa dihijaukan dengan
tanaman bahan baku BBN.
5. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa
harus berusaha keras untuk secara bertahap mengelola sumber daya alamnya
secara mandiri. Meski kerjasama dengan luar negeri tidak bisa dinafikan
dalam ruang global seperti saat ini, dominasi perusahaan nasional harus
semakin tercermin dalam prosentase pengelolaan sumber daya alam. Dengan
cara demikianlah kita bisa memenuhi amanat para Pendiri Bangsa: bahwa
bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus memberi manfaat
yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

100 tahun peringatan Hari Kebangkitan Nasional
hendaknya menjadi momen Kebangkitan Energi Nasional. Jangan terjadi;
anak bangsa mati di lumbung energi.